Bawaslu Kabupaten Bireuen Ikuti Rakor Penyusunan Key Perfomance Indicator Pengawas Pemilu
|
Manado- Dalam rangka menghimpun isu-isu strategi penyusunan Key Performance Indicator (KPI) Pengawas Pemilu serta penilaian kualitas kelembagaan, Bawaslu RI mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi Isu-Isu Strategi Penyusunan Key Performance Indicator (KPI) Pengawas Pemilu di Manado Convention Center (MCC) Manado, Sulawesi Utara (13 s.d 15 Juni 2024).
Ketua Bawaslu Kabupaten Bireuen Rahmad, bersama bersama Korsek Dewi Utami dan Staf Umum Maryati turut menghadiri kegiatan ini.
Dalam kegiatan tersebut diharapkan penyusunan KPI Pengawas Pemilu ini dapat menjadi alat ukur untuk menunjukkan Bawaslu sebagai lembaga yang efektif dan sebagai bentuk pertanggung jawaban publik.
Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu RI dalam sambutannya mengatakan bahwa KPI berkaitan dengan visi lembaga sebagai lembaga pengawas Pemilu yang terpercaya. "Pada tahun 2024, visi-misi Bawaslu sudah harus berubah dengan adanya perubahan Perbawaslu, maka akan ada perubahan KPI ke depan," jelasnya.
Rahmat Bagja juga berharap, seluruh Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota untuk tetap mempertahankan soliditas dalam berorganisasi, dan bijak dalam mengambil langkah serta senantiasa berkoordinasi dengan Bawaslu provinsi dan Bawaslu Republik Indonesia. "Maka pada 2024 dan di masa depan kita bisa menetapkan visi misi kita (Bawaslu) dan apakah visi misi kita yang sebelumnya sudah tercapai atau belum," ungkapnya.
Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menambahkan, dengan melihat catatan hasil dari proses Pemilu, terutama catatan dari MK dan DKPP akan menghasilkan rencana strategis (renstra) Bawaslu ke depannya. "Di dalamnya adalah bagaimana merumuskan key performance. Penyusunan KPI juga bisa dengan melihat renstra yang dimiliki sebelumnya," jelas Herwyn.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi kinerja untuk menyusun KPI sebagaimana indikator yang dirumuskan Bawaslu RI untuk menjadi pedoman kerja terkait visi-misi Bawaslu ke depan.
Rakor tersebut, diikuti ketua, koordinator divisi SDMO dan diklat, serta kepala/koordinator sekretariat dan staf Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten se-Indonesia.(humas)
