Link Panwaslih se-Aceh

– Panwaslih –Provinsi AcehKabupaten Aceh BaratKabupaten Aceh Barat DayaKabupaten Aceh BesarKabupaten Aceh JayaKabupaten Aceh SelatanKabupaten Aceh SingkilKabupaten Aceh TamiangKabupaten Aceh TengahKabupaten Aceh TenggaraKabupaten Aceh TimurKabupaten Aceh UtaraKabupaten Bener MeriahKabupaten Gayo LuesKabupaten Nagan RayaKabupaten PidieKabupaten Pidie JayaKabupaten SimelueKota Banda AcehKota LangsaKota LhokseumaweKota SabangKota Subulussalam

AGENDA

Slide 1 Heading
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 2 Heading
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Previous
Next

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak manapun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu mempunyai tugas dan fungsi pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan  penegakan hukum Pemilu dalam rangka terwujudnya Pemilu Demokratis yang berkualitas, efektif dan efisien. Pada prinsipnya kehadiran lembaga Pengawas Pemilu bertujuan untuk   memastikan terjaminnya penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan taat pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efesien dan efektifitas sebagaimana harapan dan cita-cita negara dari segenap Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kelembagaan pengawas Pemilu semakin kuat dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi) dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (Bawaslu Kabupaten/Kota) secara berjenjang. Kekhususan Provinsi Aceh, penyebutan Bawaslu disebut Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh.
Panwaslih Kabupaten Bireuen sebagai penanggung jawab pelaksanaan Pengawasan pada penyelenggaraan penyelenggaraan Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya, membagi dalam fungsi koordinasi dalam beberapa divisi yaitu: Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran dan Sengketa. Dalam pelaksanaan Pengawasan pada Tahun 2019 diimplementasikan dalam program dan kegiatan masing- masing divisi, dengan penyusunan tata laksana dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, penataan organisasi Pengawas Pemilu, penganggaran, pencegahan, penindakan serta penyelesaian sengketa proses Pemilu.

DASAR PEMBENTUKAN
Panwaslih Kabupaten Bireuen Periode 2018-2023 dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

SEJARAH PANWASLIH KABUPATEN BIREUEN
Panwaslih Kabupaten Bireuen mulai terbentuk sejak dilantik dan disumpahnya 3 (tiga) orang anggota Panwaslih Kabupaten Bireuen oleh Bawaslu Republik Indonesia (RI) di Provinsi Aceh pada tanggal 11 September 2017, yang pada saat itu masih bersifat adhoc. Ketiganya masing-masing Abdul Majid, Wildan Zacky E dan Desi Safnita. Selanjutnya regulasi pembentukan Bawaslu menjadi permanen di Kabupaten/Kota, dilakukan serangkaian seleksi hingga menetapkan dan melantik kembali tiga komisioner terpilih diatas sebagai anggota Panwaslih Kabupaten Bireuen, periode 2018-2023. Namun, satu tahun berselang atau tepatnya usai tahapan pemilu Tahun 2019, Abdul Majid, yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Panwaslih Kabupaten Bireuen, berpulang kerahmatullah karena sakit yang dideritanya. Ia meninggal dunia pada Selasa, 8 Oktober 2019 di Rumah Sakit Jeumpa Hospital. Tiga bulan berselang, pengganti almarhum, Abdullah Yunus, dilantik pada tanggal 20 Januari 2020 di Jakarta.

KEDUDUKAN
Panwaslih Kabupaten Bireuen bersifat tetap (permanen) dengan masa jabatan keanggotaan selama 5 (lima) tahun dilantik dan disumpah oleh Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2018, dan berkedudukan di Kabupaten Bireuen dengan alamat Kantor Sekretariat Panwaslih Kabupaten Bireuen Jalan Medan-Banda Aceh, Lorong SKB No. 6, Gampong Geulanggang Baro, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Kode Pos 24251, Telp./Fax: (0644) 3199119, email: panwaslubireun17@gmail.com.

ANGGOTA PANWASLIH KABUPATEN BIREUEN
1. Wildan Zacky E, S.T.
2. Desi Safnita, S.Sos., M.Sos.
3. Abdullah Yunus.

WEWENANG DAN KEWAJIBAN
Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :
a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap :
1. Pelanggaran Pemilu, dan
2. Sengketa proses Pemilu.
b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:
1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
3. Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
4. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
5. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
7. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
9. Proses rekapitulasi suara yang dillakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan;
10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
11. Proses penetapan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten/Kota;
d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:
1. Putusan DKPP;
2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini.
f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; dan
i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103, Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang:
a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ini;
e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
g. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan.
Pasal 104, Panwaslu Kabupaten/Kota berkewajiban:
a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota;
e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PEMBAGIAN DIVISI DAN FUNGSI
1. Divisi Organisasi dan SDM, berfungsi sebagai :
a. Pembentukan Panwaslu Kecamatan;
b. Pendidikan dan pelatihan bagi Panwaslu Kecamatan;
c. Pembinaan Panwaslu Kecamatan;
d. Penyiapan laporan kegiatan Divisi Organisasi dan SDM; dan
e. Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Tahapan dan Laporan Akhir Bawaslu Kabupaten kepada  Bawaslu Aceh.
2. Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga,  berfungsi sebagai :
a. Pengawasan tahapan pemilu di tingkat  Kabupaten Bireuen;
b. Pengadministrasian hasil pengawasan;
c. Hubungan masyarakat;
d. Kerjasama antar lembaga;
e. Sosialisasi pengawasan Pemilu;
f. Penyiapan Laporan Tahapan dan Laporan Akhir Divisi Pencegahan; dan
g. Hubungan antar Lembaga.
3. Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran, berfungsi sebagai :
a. Penerimaan laporan dugaan pelanggaran;
b. Pengkajian dan tindaklanjut laporan dan/atau temuan pelanggaran;
c. Pengawasan atas tindaklanjut laporan atau temuan;
d. Penyelesaian sengketa pemilu; dan
e. Penyiapan Laporan Tahapan dan Laporan Akhir Divisi Penindakan Pelanggaran.

SEKRETARIAT PANWASLIH KABUPATEN BIREUEN
Dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan wewenang, Anggota Panwaslih Kabupaten Bireuen membentuk Sekretariat Panwaslih untuk Kabupaten Bireuen yang dipimpin oleh Koordinator Sekretariat yang bertanggung jawab kepada Panwaslih Kabupaten Bireuen dan dibantu oleh 4 (empat) Staf PNS yang bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panwaslih Kabupaten Bireuen.

Koordinator Sekretariat Panwaslih Kabupaten Bireuen:
ABUBAKAR, SE. NIP. 19630212 2001121001 

TUGAS DAN FUNGSI
Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Sekretariat Panwaslu Kabupaten Bireuen bertugas menyelenggarakan fungsi:
a. Koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota.
b. Pemberian dukungan administratif kepada Panwaslu Kabupaten/Kota.
c. Pelaksanaan perencanaan dan pengawasan internal, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan keuangan di lingkungan Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota.
Dalam menjalankan tugas dan fungsi, sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota mempunyai wewenang:
a. Menyusun dan menetapkan program kerja dan anggaran Panwaslu Kabupaten/Kota.
b. Menetapkan tata kerja, sumber daya manusia, mengelola keuangan, dan barang milik negara.
c. Menandatangani perjanjian kerjasama.
d. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan.
e. Mengoordinasikan penyusunan program kerja dan anggaran Panwaslu Kecamatan.

STAF PELAKSANA PNS
Staf Pelaksana PNS sekretariat Panwaslih Kabupaten Bireuen terdiri dari :
a. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP);
b. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ);
c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP); dan
d. Pengelola Keuangan.

PEGAWAI SEKRETARIAT PANWASLIH KABUPATEN BIREUEN
Pegawai sekretariat Panwaslih Kabupaten Bireuen terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dengan keahlian sesuai kebutuhan melalui sistem kontrak.

SDM SEKRETARIAT PANWASLIH KABUPATEN BIREUEN
Guna melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, Panwaslih Kabupaten Bireuen didukung dengan tenaga yang cukup memadai. SDM sekretariat Panwaslih Kabupaten Bireuen pertanggal 31 Desember 2019 berjumlah 23 orang, yang terdiri dari :
1. Komisioner 
2. Koordinator Sekretariat;
3. Tenaga Pelaksana PNS;
4. Tenaga Pelaksana Non PNS;
5. Pramubakti; dan
6. Satpam.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Mars Bawaslu

Alur Pengawasan ke Penindakan dalam Pelaksanaan Pemilihan Serentak 2020

Galery

Buku Digital

Buku Saku Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 2019 Unduh
Buku Panduan Siwaslu Unduh
Perbawaslu tentang Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih,
Penetapan Perolehan Kursi, Dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan
Umum
Unduh
Perbawaslu tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Unduh
Panduan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilu 2019 Unduh
Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Unduh

Tautan