Utamakan Pencegahan, Pokja Tata Cara Penanganan Pelanggaran Protokol Covid-19 di Pilkada 2020 Terbentuk

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu diberi amanah untuk memimpin Kelompok Kerja (Pokja) tata cara penanganan pelanggaran protokol kesehatan covid-19 pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Satuan Tugas (Satgas) Covid 19, Kejaksaan […]

Continue Reading

Abhan: Bawa Massa Tanpa Indahkan Protokol Covid Bapaslon Bakal Kena Sanksi

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu Abhan menyatakan bakal pasangan calon (bapaslon) kepala daerah yang membawa massa pada proses tahapan pilkada tanpa mengindahkan protokol kesehatan covid-19 akan diberikan sanksi tegas. Menurutnya, para pelanggar protokol kesehatan nantinya akan diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk proses penegakan hukum. Penegasan ini disampaikan Abhan dalam rapat bersama terkait […]

Continue Reading

Pendaftaran Calon Selesai, 243 Bapaslon Diduga Langgar Protokol Kesehatan

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu menemukan sebanyak 243 bakal pasangan calon (bapaslon) diduga melanggar protokol kesehatan covid-19 selama masa pendaftaran calon Pilkada 2020. Tahapan pendaftaraan calon berlangsung selama tiga hari sejak Jumat (3/9/2020) hingga Minggu (06/09/2020) pukul 24.00. Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengungkapkan jajaran Bawaslu daerah menemukan dugaan pelanggaran tersebut ketika melakukan […]

Continue Reading

Di DPR, Bawaslu Jelaskan Penggunaan TI untuk Laporan dan Penanganan Pelanggaran Pilkada 2020

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, Bawaslu menjelaskan adanya keabsahan penggunaan teknologi informasi (TI) dalam hal penyampaian laporan dugaan pelanggaran Pilkada Serentak 2020. Hal ini merupakan bagian rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) dalam adaptasi dengan situasi pandemik covid-19, kendala geografis, keamanan, dan musibah alam. Ketua Bawaslu […]

Continue Reading

Adanya SE Mendagri Soal Larangan Mutasi, Bawaslu Tetap Berpedoman UU Pilkada

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 273/487/SJ tak menjadi patokan penanganan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu. Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan pedoman dalam memberikan sanksi kepada calon petahana dalam Pilkada Serentak 2020 tetap mengacu Undang-Undang (UU) Pilkada Nomor 10 Tahun 2016. Menurutnya, pasal 71 Ayat […]

Continue Reading

Kunjungi Sebelas Daerah di Jateng, Fritz Cek Kesiapan dan Adaptasi Pengawas Pilkada 2020

Wonogiri, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Koordinator Divisi Hukum, Hubugan Masyarakat, dan Data Informasi Bawaslu Fritz Edward Siregar mengunjungi sebelas daerah di Jawa Tengah (Jateng). Dia melakukan pengecekan ‘amunisi’ infrastruktur dan keterampilan jajaran pengawas Pilkada 2020 yang perlu beradaptasi dengan situasi pandemik covid-19. Setidaknya ada sebelas daerah di Jateng yang bakal dirinya kunjungi sejak Selasa […]

Continue Reading

Rapat di DPR, Tiap TPS Dibatasi Maksimal 500 Pemilih

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU, Bawaslu, dan DKPP menyepakati jumlah pemilih tiap tempat pemungutan suara (TPS) maksimal 500 orang. Selain itu, disepakati realisasi anggaran penyelenggara Pilkada 2020. Hal ini guna menyesuaikan protokol kesehatan pencegahan covid-19. Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan, dalam […]

Continue Reading