Jamin Pendataan Pemilih, Bawaslu Bentuk Posko Aduan

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu bakal membentuk posko aduan dalam tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada 2020. Masyarakat bisa mengadu ke Bawaslu apabila belum terdaftar menjadi pemilih pada Pilkada 2020. Coklit dilakukan KPU mulai tanggal 15 Juli hingga 31 Agustus 2020. Ketua Bawaslu Abhan menegaskan posko aduan sangat penting guna menjamin […]

Continue Reading

Isu-Isu Krusial Saat Tahapan Pilkada 2020 Berlangsung

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dalam menghadapi penyelenggaraan Pilkada serentak 2020, Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar melihat ada beberapa isu krusial yang harus dihadapi. Menurutnya, hal ini perlu menjadi perhatian bersama baik penyelenggara pemilihan, pemerintah, dan masyarakat. Pertama Fritz menyatakan dalam tahap verifikasi calon. Dia menjelaskan, tercatat ada 154 pasangan calon (paslon) perseorangan dengan […]

Continue Reading

Penyalahgunaan Bansos, Bawaslu Bakal Tindaklanjuti Bersama Kemendagri

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan, Bawaslu bakal berkoordinasi langsung dengan pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) sebelum tahapan Pilkada 2020 dimulai. Hal ini dikarenakan adanya laporan potensi penyalahgunaan kekuasan/wewenang oleh pejabat daerah yang berpotensi menjadi calon petahana dalam Pilkada 2020. Guna melakukan pencegahan, Abhan akan meminta […]

Continue Reading

Fritz Ingatkan Penyalahgunaan Wewenang Kepala Daerah Bisa Bermasalah saat Penetapan Calon

Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengingatkan kepala daerah yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan seperti penyalahgunaan program bantuan sosial (bansos) bisa terkena sanksi setelah ditetapkan sebagai calon kepala daerah. Menurutnya, sanksi pembatalan pencalonan menanti para kepala daerah yang akan maju kembali dalam Pilkada Serentak 2020. “Calon kepala daerah yang melakukan ‘abuse […]

Continue Reading

Rapat di DPR, Tiap TPS Dibatasi Maksimal 500 Pemilih

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU, Bawaslu, dan DKPP menyepakati jumlah pemilih tiap tempat pemungutan suara (TPS) maksimal 500 orang. Selain itu, disepakati realisasi anggaran penyelenggara Pilkada 2020. Hal ini guna menyesuaikan protokol kesehatan pencegahan covid-19. Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan, dalam […]

Continue Reading

Tantangan dan Resiko Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19 bagi Bawaslu dan KPU

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Penyelenggara pemilu harus bergotong royong menghadapi tantangan dan resiko Pilkada 2020 pada 9 Desember nanti. Baik Bawaslu atau KPU sama-sama harus bekerja keras mengingat pesta demokrasi kali ini dilaksanakan kala pandemi covid-19 menyerang Indonesia. Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyatakan, tantangan Bawaslu akan terlihat dalam mengawasi dan menindak suatu pelanggaran […]

Continue Reading

Abhan Beberkan Delapan Potensi Dugaan Pelanggaran Pilkada 2020

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum– Ketua Bawaslu Abhan membeberkan potensi dugaan pelanggaran yang dapat terjadi saat Pilkada Serentak 2020 yang dilaksanakan di masa pandemik covid-19. Dia menjelaskan, ada delapan potensi pelanggaran yang kemungkinan meningkat saat pelaksanaan pilkada yang berbarengan dengan penanganan musibah covid-19. Potensi pertama kata Abhan, persoalan daftar pemilih yang kemungkinan tidak akurat jika […]

Continue Reading

DPR Setujui Usulan Tambahan Anggaran Penyelenggara Pilkada Sesuaikan Protokol Kesehatan

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran penyelenggara Pilkada Serentak 2020 menyesuaikan protokol kesehatan pencegahan covid-19. Hal ini sejalan dengan harapan Bawaslu guna meningkatkan pengawasan pilkada saat pandemi covid-19 masih berlangsung. Bawaslu menilai, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 membutuhkan adanya intervensi pemerintah pusat terkait anggaran penyelenggaraan pilkada yang berasal […]

Continue Reading

Inovasi Pelaksaanaan Pilkada saat Pandemik, Afif: Harus Ada Instrumen Hukum

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah masa pandemik covid-19 membutuhkan banyak inovasi. Salah satunya inovasi pemilihan melalui pos. Sehingga pemilih tidak perlu mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Itu mungkin bisa menjadi salah satu opsi, tetapi harus ada instrumen hukum yang kuat dan dites kelayakannya […]

Continue Reading