Kampanye Pilkada 2020 di Internet Bakal Diawasi Lebih Ketat

Jakarta, Badan Pengawas Pemiliihan Umum – Bawaslu, KPU, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menandatangani Nota Kesepakatan Aksi (Memorandum of Action/MoA) tentang pengawasan konten internet dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Ketiga pemangku kepentingan sepakat berbagi tugas dalam melakukan mitigasi konten di media siber yang melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penandatangan Nota Kesepakatan Aksi Nomor: […]

Continue Reading

Fritz Resmikan Kampung Antipolitik Uang di Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun

Karimun, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Republik Indonesia Fritz Edward Siregar meresmikan kampung antipolitik uang di Parit Lapis, Kelurahan Parit Benut dan Kecamatan Meral, Kepulauan Riau (Kepri), Jumat (24/7/2020). Kegiatan ini merupakan bentuk pengawasan partisipatif untuk mewujudkan komitmen masyarakat  menolak politik uang dan berbagai pelanggaran lainya di wilayah Kepri. “Peresmian kampung antipolitik uang […]

Continue Reading

Dorong Proses Keadilan Kontestasi, Bawaslu Harap Ada Penjelasan Pasal 71 UU Pilkada

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu menilai perlu pemberian makna yang jelas dalam Pasal 71 khususnya ayat 3 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada. Pemberian makna yang jelas menurut Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo adalah, kegiatan menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik […]

Continue Reading

Pengawasan Pemberian Bansos, Dewi: Pelanggaran Bisa Kena Sanksi Pidana dan Administrasi

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu mendukung sepenuhnya program bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk meringankan beban hidup dampak pandemi virus Korona. Namun, Bawaslu melakukan pengawasan agar memastikan program tersebut murni kemanusiaan dan tanggung jawab pemerintah, bukan digunakan untuk kepentingan Pilkada 2020. “Tentu tidak ada maksud untuk menghambat proses pemberian bansos. […]

Continue Reading

Pelaksanaan Pilkada 2020, Sejumlah Akademisi Pertanyakan Berbagai Ketidakpastian

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menegaskan, jika pilkada digelar pada 9 Desember 2020, maka tahapannya harus dimulai kembali sejak bulan Juni 2020. Sejumlah akademisi pun mengungkapkan berbagai kendala atas ketidakpastian pelaksaanaan pilkada dari berbagai sisi. “Sesuai kalender kalau 9 Desember 2020 pilkada digelar, siap tidak siap di bulan Juni tahapan […]

Continue Reading

Antisipasi Covid-19, Fritz Harap Ada Tambahan Anggaran Pilkada 2020

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar berharap penyelenggara pilkada, khususnya KPU dan Bawaslu mendapat anggaran tambahan Pilkada Serentak 2020 guna mengantisipasi penyebaran covid-19. Pernyataan Fritz tersebut menyikapi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah, yang menjadwalkan pemungutan suara Pilkada 2020 pada 9 Desember dengan […]

Continue Reading

Pilkada di Tengah Covid, Keselamatan Pemilih dan Penyelenggara Harus Jadi Pertimbangan Utama

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan keselamatan penyelenggara dan pemilih harus menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang rencananya akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang. Maka, pemilihan harus menggunakan standar protokol pencegahan virus Covid 19, misalnya penyediaan disinfektan, masker, dan hand sanitizer. “Keselamatan pemilih dan penyelenggara menjadi […]

Continue Reading

Bagja Sebut Pentingnya Pelembagaan Konflik dalam Proses Pemilihan

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan penting adanya pelembagaan konflik dalam proses proses pemilihan (pilkada). Menurutnya, KPU sebagai penyelenggara utama memiliki kemampuan untuk melakukan pemberhentian proses calon kepala daerah dengan cara tidak memenuhi syarat (TMS) atau Mememenuhi syarat (MS). “Penting untuk melembagakan konflik dan proses penyelesaian sengketa adalah proses pelembagaan […]

Continue Reading

Dalam Rapat Virtual Internasional GNEJ, Bawaslu Sampaikan Tantangan Penundaan Pilkada

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu menyampaikan tantangan penundaan Pilkada 2020 di Indonesia kepada Global Network on Electoral Justice (GNEJ) melalui rapat internasional virtual, Kamis (30/04/2020) malam. Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, dengan adanya pandemik covid-19, pilkada yang semula dijadwalkan pada 23 September 2020 di 270 wilayah ditunda menjadi tanggal 9 Desember 2020. Hal ini […]

Continue Reading

Abhan Harap Ada Pasal ‘Sapu Jagat’ dalam Perppu

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan mengharapkan ada pasal “sapu jagat” (meliputi seluruhnya) dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undan-Undang (Perppu) sebagai dasar hukum penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Pasal “sapu jagat” yang dimaksud Abhan, dibutuhkan sebagai petunjuk KPU dalam Peraturan KPU (PKPU) menjalankan tahapan pilkada dengan tidak melanggar norma-norma dalam UU Nomor 10 Tahun […]

Continue Reading

Politik Uang Masih Jadi Tren Pelanggaran Pilkada, Dewi: Belum Ada Aturan Tegas

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Ratna Dewi Petalolo menilai, politik uang masih menjadi tren pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Pasalnya, masih ada celah hukum dalam menindak pelaku politik uang. “Kita berkaca pada penyelenggaraan pada Pilkada 2015, 2017, dan 2018 belum ada pengaturan yang tegas terhadap pelaku politik uang,” ujarnya […]

Continue Reading