Moralitas Ramadhan: Refleksi untuk Pemimpin dan Rakyat dalam Demokrasi

Oleh: Baihaqi*

SETIAP tahun, Ramadhan hadir sebagai bulan penuh berkah yang tidak hanya menjadi ajang spiritual, tetapi juga sebagai momentum refleksi bagi seluruh elemen bangsa, termasuk pemimpin dan rakyat dalam sistem demokrasi. Dalam Islam, Ramadhan mengajarkan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, amanah, disiplin, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Namun, pertanyaannya, sejauh mana nilai-nilai ini telah diterapkan dalam kehidupan demokrasi di Indonesia?

Demokrasi yang sehat membutuhkan pemimpin yang jujur, amanah, dan peduli terhadap rakyatnya, serta masyarakat yang bertanggung jawab dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Sayangnya, praktik politik di Indonesia sering kali menunjukkan realitas yang jauh dari prinsip moralitas Ramadhan. Kebohongan politik, penyalahgunaan kekuasaan, dan sikap individualisme masih menjadi masalah yang mencederai demokrasi.

Salah satu esensi utama dalam Ramadhan adalah kejujuran. Seorang Muslim yang berpuasa harus jujur kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Kejujuran ini seharusnya tercermin dalam sistem demokrasi kita. Sayangnya, politik di Indonesia masih dipenuhi dengan kebohongan, janji-janji kosong, dan manipulasi informasi demi kepentingan elektoral.

Seorang pemimpin yang baik seharusnya meneladani semangat Ramadhan dalam menjalankan tugasnya. Kepemimpinan adalah amanah, bukan sekadar jabatan. Dalam demokrasi, pemimpin dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat. Namun, kenyataannya, banyak oknum pemimpin yang lebih mementingkan kepentingan pribadi atau golongan daripada kesejahteraan masyarakat luas.

Ramadhan juga mengajarkan pentingnya keadilan sosial. Konsep zakat dan sedekah dalam Islam menekankan pentingnya pemerataan kesejahteraan, sehingga tidak ada kesenjangan yang terlalu lebar antara si kaya dan si miskin. Dalam demokrasi, keadilan harus menjadi prinsip utama dalam kebijakan publik. Sayangnya, di Indonesia, keadilan sering kali hanya menjadi slogan tanpa implementasi nyata.

Ketimpangan ekonomi, korupsi yang merajalela, serta hukum yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas masih menjadi permasalahan mendasar dalam sistem demokrasi kita. Jika para pemimpin benar-benar menghayati semangat Ramadhan, seharusnya kebijakan yang mereka buat lebih berpihak kepada masyarakat kecil, bukan kepada oligarki dan elite politik semata.

Disiplin dan Konsistensi

Puasa mengajarkan kedisiplinan dan konsistensi. Seorang Muslim harus mampu menahan diri dari lapar dan haus serta menjaga akhlaknya dari fajar hingga magrib. Disiplin dan konsistensi ini juga seharusnya diterapkan dalam berdemokrasi. Sayangnya, masyarakat sering kali hanya aktif berpartisipasi dalam politik saat pemilu, tetapi setelahnya cenderung abai dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Sebagai rakyat yang hidup dalam sistem demokrasi, kita tidak hanya memiliki hak untuk memilih, tetapi juga kewajiban untuk mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Kesadaran politik yang berkelanjutan sangat diperlukan agar demokrasi tidak hanya menjadi rutinitas lima tahunan, melainkan sebuah sistem yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

Mewujudkan Demokrasi yang Lebih Humanis

Ramadhan mengajarkan kita untuk merasakan penderitaan orang lain melalui rasa lapar dan haus. Empati ini seharusnya tidak hanya menjadi pengalaman spiritual personal, tetapi juga menjadi prinsip dalam kehidupan sosial dan politik. Pemimpin yang memiliki empati akan lebih peka terhadap penderitaan rakyatnya dan tidak akan bersikap arogan atau otoriter.

Di sisi lain, masyarakat juga harus memiliki kepedulian terhadap sesama. Polarisasi politik yang sering terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat lebih sering terpecah oleh perbedaan dibandingkan bersatu untuk kepentingan bersama. Ramadhan seharusnya menjadi momen untuk merekatkan kembali persatuan dan menyingkirkan ego sektoral demi kepentingan bangsa yang lebih besar.

Saatnya Mengembalikan Moralitas dalam Demokrasi

Ramadhan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga tentang membangun karakter yang lebih baik. Jika nilai-nilai moralitas Ramadhan benar-benar diterapkan dalam praktik politik dan pemerintahan, demokrasi di Indonesia akan lebih sehat dan bermartabat. Pemimpin yang jujur dan amanah serta rakyat yang bertanggung jawab adalah kunci utama untuk mewujudkan demokrasi yang lebih adil dan sejahtera.

Momentum Ramadhan ini seharusnya menjadi ajang refleksi bagi semua pihak, baik pemimpin maupun rakyat. Saatnya kita bertanya: apakah demokrasi yang kita jalani saat ini sudah sesuai dengan nilai-nilai kejujuran, amanah, keadilan, disiplin, dan empati yang diajarkan Ramadhan? Jika belum, inilah saat yang tepat untuk memperbaikinya. Semoga!!

*Anggota Panwaslih Kabupaten Bireuen