Panwaslih Bireuen Ajak Masyarakat Berpartisipasi dalam Pengawasan Pemilu

Bireuen – Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Bireuen mengharapkan adanya peran aktif setiap elemen masyarakat dan stakeholder dalam melakukan pengawasan terkait pelaksanaan tahapan Pemilihan ke depan. Partisipasti masyarakat bukan hanya secara pasif, tapi bisa terlibat menjadi pemantau Pemilu. Hal tersebut disampaikan Ketua Panwaslih Bireuen Wildan Zacky E pada pembukaan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif di Sekretariat lembaga tersebut, Cot Bada Tunong, Bireuen, Kamis (8/7/2021). Kegiatan yag dibagi dalam dua sesi ini diikuti oleh 40 peserta dari berbagai latar. “Kita mengajak masyarakat untuk mensukseskan Pemilihan di Kabupaten Bireuen. Bireuen memiliki indeks kerawanan dugaan pelanggaran Pemilu yang paling banyak mengenai money politik pada Pemilihan Kepala Daerah sebelumnya. Makanya, urgensi peran pengawasan partisipatif dari masyarakat sangat diharapkan untuk melahirkan pesta demokrasi yang jujur dan adil,” kata Ibu Marini, Komisioner Panwaslih Provinsi Aceh yang menjadi salah satu nara sumber dalam acara tersebut. Dijelaskan, pengawasan partisipatif Pemilu meliputi data pemilih, pencalonan, kampanye, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi suara. Untuk melakukan pengawasan partisipatif, peserta kegiatan juga diberikan penjelasan tentang regulasi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan seperti Peraturan Bawaslu dan PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum). Selain diisi oleh Ibu Marini, kegiatan tersebut juga turut menghadirkan akademisi dari Universitas Milikussaleh Teuku Kemal Pasha sebagai pemateri yang menjelaskan Pemilu dari perspektif agama. Menurutnya, Pemilu adalah sebuah mekanisme untuk membentuk sistem kekuasaan atas pemilihan rakyat yang akan melakukan pergantian sistem kekuasaan. Dan hal ini tidak bertentangan dengan agama. Seperti yang kami kutip dari laman kabarjw.com, kemal menegaskan sekarang tidak ada cara lain untuk memilih pemimpin yang baik dan shalih kecuali melalui Pemilu. Hampir dapat dipastikan bahwa munculnya pemimpin yang buruk ahlaqnya menyebabkan buruk dan terabaikannya hak-hak rakyat. Salah satu penyebab naiknya para pemimpin yang buruk karena orang-orang yang shalih mengabaikan sarana pemilu ini.

Akademisi tersebut juga melarang adanya masyarakat terpengaruh dengan politik uang (Money politic) dan Golongan Putih (Golput). Karena hal tersebut tidak akan menyelesaikan masalah, malah menimbulkan masalah baru.

“Terpenting kita pilih yang amanah, kalah menang tidak jadi soal yang terpenting kita sudah menyalurkan aspirasi kita, dengan begitu berarti kita sudah ada ikhtiar untuk memilih pemimpin yang terbaik untuk negara kita,” ujar Kemal mengakhiri pembicaraannya.[humas]