Lompat ke isi utama

Berita

Panwaslih Bireuen Laksanakan Uji Petik PDPB Triwulan II di Beberapa Kecamatan

Kordiv HP2H bertindak sebagai pembina apel senin

Kordiv HP2H, Muhammad Basyir sedang menyampaikan amanat dalam apel senin, 14 Juli 2025

Bireuen - Panwaslih Kabupaten Bireuen melalui Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HP2H) melaksanakan Uji Petik Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2024 di sejumlah kecamatan. Kegiatan itu merupakan upaya strategis untuk memastikan akurasi dan validasi data pemilih pasca pemilu serentak, sekaligus sebagai bentuk pengawasan partisipatif terhadap hak konstitusional warga, khususnya data pemilih berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Koordinator Divisi HP2H Panwaslih Kabupaten Bireuen Muhammad Basyir, S.Hi, M.A, pada apel Senin, 14 Juli 2025. “Uji petik ini tidak hanya administratif, tapi juga menyentuh aspek faktual untuk memvalidasi data,dengan turun langsung ke lapangan. Kerja pengawasn itu untuk memastikan data yang valid dan berintegritas. Akurasi data menjadi fondasi utama dalam mewujudkan Pemilu yang inklusif, partisipatif dan berkeadilan” katanya.

Kegiatan ini menargetkan wilayah dengan dinamika kependudukan tinggi, seperti perpindahan penduduk, kematian dan pemilih pemula. Data dari hasil uji petik selanjutnya akan menjadi bahan kajian Panwaslih kabuaten Bireuen dalam pemutakhiran data untuk menjaga integritas daftar pemilih yang berkelanjutan. “Pemeriksaan lapangan juga bertujuan mengidentifikasi potensi kegandaan atau pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) agar tidak muncul dalam daftar pemilih aktif,” tambahnya.

Panwaslih Bireuen, kata pria yang sering disapa Tgk Basyir, juga tengah menyusun agenda kelembagaan dalam pekan-pekan pasca pemilu dan pemilihan, termasuk kegiatan edukasi demokrasi dan konsolidasi kelembagaan. Beberapa program strategis seperti Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP), forum evaluasi tahapan pemilu 2024, edukasi tentang kepemiliun dan tata Kelola pengawasan parisiasif dalam pemilu ke Sekolah Menengah Atas (SMA, Madrasah Aliyah (MA), Pesantren, serta penguatan jejaring pengawasan berbasis masyarakat akan segera diluncurkan dalam rangka memperkuat pengawasan pemilu berkelanjutan dan partisipatif.[Humas]